Cari file yang anda butuhkan disini:

Monday, June 14, 2010

Administrasi Kependudukan Sumber masalah Negara

Negara Masih Tak Paham Pentingnya Administrasi Kependudukan. Jadi Wajar Saja Kalau Banyak warganya yang Miskin dan Korupsi Merajalela (Media Indonesia, Senin 14 Juni 2010)

Negara disini mungkin maksudnya adalah pemerintah dan wakil rakyat yang tak paham pentingnya adminisrasi kependudukan. Ironisnya Amburadulnya Administrasi Kependudukan ini sangat merugikan masyarakat secara luas. Wajar saja Pemerintah tidak pernah tahu apa kebutuhan rakyatnya masalahnya jumlah penduduk Indonesia sendiri pemerintah tidak tahu.

Untuk mengerti akan kebutuhan rakyat perlu juga kita ketahui penduduk yang mana? jumlahnya berapa? Usianya? Jenis Kelaminnya? Pekerjaannya? Pendidikannya? Pendapatannya?

Aturan Perundangan UU No. 23/2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan negara mewajibkan setiap penduduk memiliki NIK yang berlaku seumur hidup dan selamanya.

Menurut Thalatie Yanie: bahwa Administrasi kependudukan ini akan berimbas ke Pemilu dan akses layanan publik.


Berikut TimeLine Penerapan NIK dan e-KTP 2010-2012

1. Kuartal II - kuartal IV tahun 2010 pengadaan perangkat keras dan lunak untuk konsolidai data kependudukan di Pusat Data Kependudukan

2. 2011 -2012 Pengadaan perangkat keras dan lunak untuk kbutuhan e-KTP data center kependudukan

3. 2011 - 2012 Penyediaan layanan jaringan komunikasi data dari kecamatan ke pusat untuk verifikasi dan perekaman sdik jari

4. 2011-2012 Penyediaan pedoman teknis e-KTP

5. 2011-2012 Penyediaan tenaga teknoperasional e-KTP

6. 2011 - 2012 Implementasi e-KTP di 197 Kab/Kota

7. 2012 Implementasi KTP di 300 Kab/Kota

Sedankan Dana Penyiapan NIK dan e - KTP (Sumber: Media Indonesia)

1. Tahun 2003 - 2005 = Rp. 59,96 Milyar
2. Tahun 2006 - 2008 = Rp. 254,61 Milyar
3. Tahun 2009 = Rp. 75,96 Milyar
4. Tahun 2010 = Rp.358 Milyar
5. Tahun 2011 - 2012 = Rp. 6 Trilliun

Besarnya Biaya Pembuatan Administrasi Kependudukan Indonesia sudah tentu sangat pentingnya didukung Undang-undang dan Program yang dijalankan oleh pemerintah.


Akhir kata, dengan adanya program ini kegiatan pemilu akan lebih mudah, bantuan tidak ada tumpang tindih serta program pemerintah akan lebih terarah. Tentunya Indonesia Lebih Baik.

No comments: